Akses Keadilan Tanpa Batas: MA Evaluasi Kelayakan Fasilitas Disabilitas di Pengadilan Agama Cirebon

CIREBON – 17 September 2026. Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui Tim Biro Perencanaan terjun langsung ke Pengadilan Agama (PA) Cirebon untuk melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) kelayakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 16 hingga 18 September 2026 ini bertujuan guna memastikan terwujudnya pengadilan inklusif sesuai dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung.

Langkah peninjauan ini merupakan upaya serius otoritas peradilan tertinggi di Indonesia untuk memberikan jaminan bahwa kelompok rentan, khususnya para penyandang disabilitas, mendapatkan aksesibilitas dan kemudahan layanan hukum yang bermartabat.

Pengadilan Agama Cirebon sendiri tercatat sebagai salah satu satuan kerja (satker) yang telah menerima kucuran anggaran khusus pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) disabilitas. Tim MA yang hadir menegaskan bahwa pemantauan ini adalah instrumen akuntabilitas dan efektivitas terhadap anggaran yang disalurkan.

“Kami perlu memastikan secara langsung di lapangan, apakah sarana dan prasarana yang dibangun di PA Cirebon ini benar-benar telah mendukung dan memudahkan pihak disabilitas atau para kaum rentan,” ujar perwakilan tim MA dalam tinjauannya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengecekan kelayakan ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, “Mulai dari area akses di pintu masuk utama, jalur layanan, sampai dengan kenyamanan di dalam ruang persidangan.”

Berdasarkan dokumen Surat Tugas bernomor 240/BUA.1/ST/IX/2026 yang diteken oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA, Sahwan, MA menerjunkan delapan orang delegasi untuk melaksanakan evaluasi krusial ini. Tim tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Rencana dan Program Badan Urusan Administrasi (BUA) MA, Hadi Sunarso, beserta perwakilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag).

Menariknya, guna menjamin penilaian yang lebih komprehensif dan tepat sasaran, Mahkamah Agung tidak hanya mengandalkan evaluator internal, melainkan turut menggandeng pakar independen dari kalangan organisasi sipil. Dalam daftar tim monev tersebut, MA secara khusus menugaskan Nurul Sa’adah Andriani, Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA).

Keterlibatan aktivis difabel dalam proses evaluasi ini menjadi penegas bahwa Mahkamah Agung berupaya melihat standar fasilitas langsung dari kacamata para penggunanya. Kehadiran perwakilan SAPDA diharapkan mampu memberikan rekomendasi nyata agar PA Cirebon dan peradilan lainnya tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban serapan anggaran, tetapi benar-benar menghadirkan wajah peradilan yang setara, manusiawi, dan tanpa hambatan bagi seluruh lapisan masyarakat. (ytta)