Delegasi Dinas P3APPKB Kota Cirebon Sambangi PA Cirebon, Ada Apa?

Selasa, 4 Januari 2022, bertempat di ruang kerja Ketua Pengadilan Agama Cirebon, delegasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon menyambangi kantor PA Cirebon.

Delegasi yang datang dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. Siti Halimah, M.Si. selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan didampingi oleh Hj. Haniyati, BSc, S.Pd, M.Si. (Kepala Bidang Perlindungan Anak), dr. Dian Novitasari, MARS (Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak), Maryamah, S.Pd.I (Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak), Maulidiyah Nuryanti, S.Sos (Kepala Seksi Perlindungan Perempuan), dan M Ichsan Nugraha, ST (P2TP2A)

Kunjungan tersebut langsung disambut oleh Ketua PA Cirebon, H. A. Nafi’ Muzakki, S.Ag., M.H. didampingi Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. (Hakim), Drs. Mochamad Jalaludin (Panitera), dan Agus Salim, S.H.I. (Sekretaris).

Kepala Delegasi, Siti Halimah, menuturkan bahwa maksud kunjungannya ke PA Cirebon adalah dalam rangka menjalin silaturahim sekaligus komunikasi perihal penanganan terhadap perkara dispensasi kawin yang akhir-akhir ini sering diajukan oleh masyarakat terutama dalam hal pengurusan rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sangat perlu dijalin komunikasi dan hubungan yang erat antara DP3APPKB dan PA Cirebon terkait hal dimaksud, sebab selama ini P2TP2A belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi untuk anak yang ingin menikah namun belum cukup usia menurut peraturan yang berlaku sebagai syarat dalam urusan di pengadilan.

“Tentu bagi kami hal ini merupakan hal baru yang perlu dikoordinasikan antar instansi/lembaga terkait agar terjalin koneksi dan kesepahaman yang baik demi terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat, bahkan perlu diwujudkan dalam bentuk MoU atau Perjanjian Kerja Sama,” tambahnya.

“Sejak berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama dalam hal ini harus betul-betul dan hati-hati dalam mengadili perkara dispensasi kawin, oleh karenanya Hakim dapat meminta rekomendasi dari pihak-pihak terkait termasuk dari P2TP2A,” jelas Nafi’ dalam tanggapannya.

“PA Cirebon menyambut baik dan positif komunikasi dan silaturahim yang dilakukan oleh DP3APPKB dan berharap agar segera ditindaklanjuti dalam bentuk MoU atau Perjanjian Kerja Sama sekaligus melibatkan instansi lain misal Kemenag agar turut andil dalam semangat mencegah pernikahan usia dini,” terangnya. (HFS)