Hadiri Pelantikan Wakil Ketua PA Cirebon, Ini yang Disampaikan Walikota Cirebon

Cirebon | www.pa-cirebon.go.id | (23/09/2022)

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Cirebon telah resmi digelar pada 21 September 2022 yang dilangsungkan di Ballroom Linggarjati Hotel Santika Cirebon. Selain Hakim Agung Mahkamah Agung, Dirjen Badilag, dan sejumlah pejabat Ditjen Badilag yang hadir, dalam acara ini turut dihadiri pula oleh pimpinan dan pejabat sejumlah instansi pemerintah yang ada di Kota Cirebon, di antaranya yaitu Walikota Cirebon.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Cirebon yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., mengucapkan selamat kepada Abdul Halim, S.H.I., M.H. yang telah dilantik sebagai Wakil Ketua PA Cirebon.

“Pertama-tama kami atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kota Cirebon mengucapkan selamat kepada Abdul Halim, S.H.I., M.H. yang telah dilantik dan diambil sumpah sebagai Wakil Ketua PA Cirebon Kelas IB. Bapak telah terpilih dari sekian ribu Hakim di Indonesia untuk menjadi pimpinan PA Cirebon, selamat datang kepada Bapak di Kota Cirebon”

Lebih lanjut ia juga menyampaikan harapan pasca dilantiknya Wakil Ketua PA Cirebon yang baru.
“Semoga kepercayaan dan kehormatan yang telah diberikan oleh pimpinan Mahkamah Agung dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kami yakin Wakil Ketua PA Cirebon yang baru akan mampu memberikan pengaruh yang signifikan baik bagi gerak organisasi maupun peningkatan kualitas layanan publik, meningkatkan akses bagi seluruh kelompok masyarakat dengan mengkomunikasikan berbagai kebijakan secara komprehensif guna memastikan terjaminnya hak-hak masyarakat rentan secara efektif melalui proses yang transparan, akuntabel, dan inklusif”. Harapnya dalam sambutan yang disampaikan pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Cirebon 21 september 2022 lalu.

Pemerintah daerah Kota Cirebon berkomitmen untuk bersama dengan PA Cirebon berperan aktif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama, terutama dalam aspek perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. (Retno)