Prosedur Permohonan Informasi

Prosedur Permohonan Informasi

“Tata Cara Memperoleh Informasi”

“Permohonan, Pencarian, Verifikasi dan Pemberitahuan Informasi”

PASAL 23

1. Setiap orang  dapat  mengajukan permohonan memperoleh informasi yang  tidak  tersedia dalam situs Pengadilan dengan  cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan.
2. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda  terima atas suatu  permohonan informasi.

PASAL 24

Permohonan meminta  fotokopi putusan dan penetapan  Pengadilan  pada semua tingkat peradilan diajukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama.

PASAL 25

1. Petugas infomasi dan dokurnentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya  dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
2. Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:
   1. Ada atau tidak infomasi yang dimohonkan;
   2. Diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya;
   3. Penolakan permohonan  informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan.
   4. Dalam hal permohonan  diterima,  keterangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) memuat pula biaya yang diperlukan.

PASAL 26

• Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian  keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 dalam hal informasi yang dimohon:
  1. ber-volume besar; atau
  2. tidak  secara tegas dinyatakan  sebagai  informasi  yang  terbuka  sehingga  petugas informasi dan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab.
• Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lebih dari 2 (dua) hari kerja  untuk  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Pengadilan  Tingkat  Banding  dan 5 (lima) hari kerja untuk Mahkamah Agung.

A. Umum
1. Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:
a. Prosedur Biasa
b. Prosedur Khusus
2. Prosedur Biasa
a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media
elektronik;
b. Informasi yang diminta bervolume besar;
c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam
kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap
saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai
informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID
3. Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi
yang diminta:
a. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
b. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam
Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima
dari pihak atau pengadilan lain);
c. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
d. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan
dapat dilakukan dengan mudah.
4. Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk
menolak pemberian informasi.
5. Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
6. Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat
diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1
(satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan
Tingkat Pertama dan Banding.

B. Prosedur Biasa
1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan
memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam
Lampiran III).
2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam
Lampiran IV).
3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab
Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk
informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila
informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna
dilakukan uji konsekuensi.
5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk
menolak permohonan: format Pemberitahuan tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran
V).
7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta
Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan
biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang
diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu
selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk
ditandatangani,dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format
Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6
atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja
sejak pemberitahuan diterima.
9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih
dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak
informasi tersebut.
10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon
membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi
memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam
Lampiran VII).
11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy),Petugas
Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau
menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan
oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan
informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam
Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak
Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu)
hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika
informasi yang diminta bervolume besar.
14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana
fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama
paling lama 3 (tiga) hari kerja.
15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon
menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.
Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur
dalam gambar berikut:

C. Prosedur Khusus
1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir
Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam
Lampiran IV).
3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari
informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan
waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.
4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas
Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu
yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi
Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon
dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10
sampai dengan butir 15.
6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih
dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak
informasi tersebut.