Sinergi Pendidikan dan Peradilan: PA Cirebon dan SMK Pariwisata Sepakati MoU Program PKL

CIREBON — Pengadilan Agama (PA) Cirebon resmi menjalin kerja sama strategis dengan SMK Pariwisata Kota Cirebon melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Keterampilan Melalui Program Praktek Kerja Lapangan (PKL). Prosesi penandatanganan kesepakatan ini dilangsungkan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Pengadilan Agama Cirebon pada Selasa, 15 September 2026.

Kesepakatan penting tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon, Muhammad Ihsan, bersama Kepala Sekolah SMK Pariwisata Kota Cirebon, Liherti Wulandari. Langkah ini diambil sebagai wujud sinergi nyata antara dunia peradilan dan institusi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja profesional.

Dalam implementasinya, MoU ini memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Bagi siswa-siswi SMK Pariwisata, kerja sama ini membuka akses langsung ke lingkungan kerja nyata yang profesional. Liherti Wulandari selaku Kepala Sekolah menegaskan komitmen pihaknya dalam menyiapkan siswa sebelum terjun ke lapangan. “Kami diwajibkan memberikan pembekalan secara matang kepada peserta PKL, terutama mengenai kedisiplinan, etika, tata tertib, hingga kewajiban krusial dalam menjaga kerahasiaan informasi di pengadilan,” ungkapnya mengutip poin kesepakatan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa pihak sekolah akan menugaskan guru pembimbing khusus untuk melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkala.

Sementara itu, dari sisi PA Cirebon, kehadiran program ini diwujudkan tanpa mengganggu tugas dan fungsi utama peradilan. Ketua PA Cirebon, Muhammad Ihsan, menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh bagi pendidikan siswa. “Kami akan menyediakan pembimbing dari pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk memberikan arahan dan pengawasan kepada peserta PKL,” jelasnya berdasarkan dokumen kesepakatan. Lebih jauh, pihak PA Cirebon juga menyatakan kesediaannya untuk menugaskan pejabatnya sebagai narasumber dalam kegiatan pembelajaran siswa maupun pelatihan bagi guru produktif di SMK Pariwisata.

Meski berfokus pada pengembangan keterampilan, MoU ini tetap memberikan batasan tegas terkait integritas data. Seluruh peserta PKL diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data perkara, identitas para pihak, serta dilarang menyebarluaskan informasi kedinasan tanpa izin dari PA Cirebon. PA Cirebon juga memiliki kewenangan penuh untuk memberikan teguran hingga mengembalikan peserta jika terjadi pelanggaran tata tertib.

Sebagai bentuk apresiasi atas keterampilan yang telah diuji, peserta didik yang berhasil menyelesaikan program PKL ini nantinya akan mendapatkan surat keterangan dan sertifikat resmi dari Pengadilan Agama Cirebon. Nota kesepahaman ini disepakati akan berlaku selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dan diharapkan mampu mencetak lulusan SMK yang unggul, terampil, dan berintegritas tinggi. (ytta)