Tiga Hari Berturut-Turut, Ketua PA Cirebon Berhasil Capai Kesepakatan Damai Sebagian

Cirebon, 23 Maret 2023 | www.pa-cirebon.go.id
Ketua Pengadilan Agama Cirebon, Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. semakin menunjukkan kepiawaiannya sebagai Hakim Mediator dalam upaya mencapai kesepakatan diantara para pihak yang berperkara.

Tercatat 3 (tiga) perkara dalam 3 hari berturut-turut yang berhasil ia peroleh kesepakatan damai sebagian, yaitu perkara Cerai Gugat dengan nomor perkara 111/Pdt.G/2023/PA.CN, berhasil ia damaikan pada Senin, 20 Februari 2023. Lalu pada Selasa, 21 Februari 2023, Achmad Cholil kembali mencapai kesepakatan damai sebagian dalam perkara Cerai Talak dengan nomor perkara 145/Pdt.G/2023/PA.CN dan 117/Pdt.G/2023/PA.CN pada Rabu, 22 februari 2023.

Para pihak dalam perkara di atas berhasil bersepakat mengenai beberapa hal diantaranya yaitu perihal nafkah iddah, nafkah mut’ah, biaya hadhanah, dan hak asuh anak. Kesepakatan damai sebagian yang dicapai oleh Achmad Cholil, S.Ag, S.H., LL.M. ini merupakan kesepakatan damai ke sekian kalinya yang berhasil ia capai sejak dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Cirebon pada 01 September 2022 lalu.

Capaian tersebut merupakan suatu prestasi yang luar biasa serta membanggakan karena bukanlah suatu hal yang mudah untuk berhasil memperoleh kesepakatan damai diantara para pihak secara berturut-turut. Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. berharap capaian ini menjadi motivasi dan bisa diikuti oleh Hakim Mediator lain sehingga semakin banyak perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai demi terlindunginya hak perempuan dan anak pasca perceraian.

“Kesepakatan damai sebagian yang berhasil dicapai secara berturut-turut seperti ini merupakan suatu prestasi dan hal baik yang harus semakin ditingkatkan lagi ke depannya. Semoga capaian ini menjadi permulaan dan motivasi bagi Hakim Mediator lain agar di tahun 2023 ini semakin banyak lagi perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai seperti kesepakatan terkait nafkah iddah, mut ‘ah, dan biaya hadhanah yang tentunya juga merupakan bagian dari upaya Pengadilan Agama dalam memberikan jaminan dan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian.”