Tim Penilai PIPK Mahkamah Agung RI Lakukan Penilaian di PA Cirebon

Cirebon (13/11/2024) | www.pa-cirebon.go.id

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan penilaian PIPK di PA Cirebon. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengadilan agama di daerah tersebut menerapkan prinsip pengendalian intern dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tim penilai yang terdiri dari Antonius Adhi Irianto (Kasubag Statistik dan Laporan Biro Perlengkapan), Egla Margaretha Meliala (Pranata Keuangan APBN), dan Susi Susanti Sinaga (Pengolah Data dan Informasi) mengunjungi PA Cirebon untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan, termasuk pelaporan anggaran, penggunaan dana, dan penerapan prosedur pengendalian intern yang telah ditetapkan. Tim dijadwalkan melakukan penilaian dari tanggal 13 November sampai dengan 15 November 2024.

Penilaian ini juga menjadi bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk memastikan seluruh pengadilan di Indonesia beroperasi dengan sistem keuangan yang transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Pentingnya Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Keuangan Pengadilan

Antonius Adhi Irianto menjelaskan bahwa pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci dalam menjaga kualitas dan integritas laporan keuangan pengadilan. “Kami melakukan penilaian ini untuk memastikan bahwa PA Cirebon telah menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Hal ini bertujuan agar semua proses pelaporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, dan tidak ada celah untuk penyalahgunaan atau kebocoran anggaran,” terangnya.

Tim penilai memeriksa berbagai dokumen dan laporan keuangan, termasuk pembukuan pengeluaran dan penerimaan, serta mengevaluasi prosedur yang diterapkan dalam pengelolaan dana yang bersumber dari anggaran negara. Selain itu, mereka juga melakukan wawancara dengan pejabat pengelola keuangan di PA Cirebon untuk memastikan bahwa setiap proses pelaporan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dan instansi terkait.

Evaluasi untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Ketua PA Cirebon, Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM menyambut baik pelaksanaan penilaian ini dan menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan kesempatan untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di pengadilan.

“Kami sangat menghargai kesempatan ini untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan kami. Kami berharap hasil dari penilaian ini dapat memberikan arahan yang lebih jelas bagi tim kami mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki, sehingga kami dapat terus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penilaian PIPK, kegiatan ini juga akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih sistematis terkait pengelolaan keuangan di masa yang akan datang. Dengan adanya penilaian ini, diharapkan PA Cirebon dapat lebih optimal dalam mengelola sumber daya keuangan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efisien dan maksimal.

Tindak Lanjut dan Penguatan Sistem Keuangan Pengadilan

Setelah melakukan evaluasi, tim penilai akan menyusun laporan penilaian yang mencakup temuan-temuan dan rekomendasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Laporan ini akan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan pengendalian intern di pengadilan agama seluruh Indonesia.

Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya Mahkamah Agung RI untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasional pengadilan, serta memastikan agar pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan dapat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (elyn)