Tingkatkan Mutu Layanan Peradilan, PA Cirebon Evaluasi Kinerja Triwulan III dan Serukan Disiplin Aparatur.

CIREBON — Guna mengoptimalkan kualitas pelayanan peradilan dan menegakkan kedisiplinan aparatur, Pengadilan Agama (PA) Cirebon menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2026. Agenda strategis ini berlangsung di Ruang Sidang PA Cirebon dan diikuti oleh seluruh jajaran aparatur, Selasa (15/9).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua PA Cirebon ini dirancang untuk memetakan serta mengevaluasi secara komprehensif berbagai persoalan operasional di lingkungan kerja. Dampak dari evaluasi ini ditargetkan bermuara pada percepatan birokrasi, kepastian hukum bagi masyarakat, serta penguatan integritas kelembagaan.

Dalam arahannya, Ketua PA Cirebon menekankan bahwa integritas dan kedisiplinan adalah fondasi utama dalam memberikan pelayanan prima. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk mematuhi aturan yang berlaku, khususnya Surat Edaran (SE) Ketua PA Cirebon.

“Sebagai aparatur peradilan, kita dituntut untuk tidak hanya tertib dalam absensi, tetapi juga bijak dalam bermedia sosial dan efisien menggunakan fasilitas negara. Pastikan perangkat elektronik seperti komputer dan pendingin ruangan dimatikan setelah jam kerja berakhir,” tegas Ketua PA Cirebon di hadapan seluruh pegawai.

Evaluasi kemudian dilanjutkan pada aspek teknis yustisial yang berdampak langsung pada hak-hak pencari keadilan. Wakil Ketua PA Cirebon menyoroti beberapa poin krusial, di antaranya prosedur penyerahan mut’ah dan nafkah anak yang harus dilakukan sesuai aturan melalui mekanisme penitipan di kepaniteraan atau konsinyasi.

Terkait kelancaran administrasi perkara, Wakil Ketua juga mendesak seluruh majelis hakim untuk memastikan kelengkapan dokumen pengadilan. Ia mengingatkan bahwa penerapan digitalisasi peradilan menuntut ritme kerja yang lebih cepat dan akurat.

“Mengingat kita telah menerapkan sistem secara elektronik (E-AC), seluruh kelengkapan seperti Berita Acara Sidang (BAS), ikrar, dan putusan wajib segera diunggah. Keterlambatan dalam proses ini tentu akan sangat menghambat pihak-pihak yang berperkara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua PA Cirebon juga mengingatkan bahwa laporan administrasi seperti berkas eksaminasi harus diunggah tepat waktu oleh seluruh hakim. Ia juga menegaskan bahwa hasil mediasi para pihak wajib dinilai dan diperiksa kelayakannya secara langsung oleh majelis hakim, karena hal tersebut mutlak menjadi tanggung jawab majelis yang menyidangkan.

Melalui monitoring dan evaluasi triwulan ini, PA Cirebon berharap seluruh aparatur dapat menyelaraskan visi dan ritme kerja. Dampak jangka panjang dari perbaikan tata kelola internal ini diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan agama yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya.(ytta)