Pelantikan & Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera, Pisah Sambut Ketua, Hakim, & Jurusita Pengadilan Agama Cirebon

Jumat, 27 Maret 2020

Pengadilan Agama Cirebon mengadakan Pelantikan & Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera, Pisah Sambut Ketua, Hakim, & Jurusita Pengadilan Agama Cirebon. Acara yang diadakan di Ruang Sidang Utama Gedung Pengadilan Agama Cirebon dimulai pada pukul 14.00 wib dengan dihadiri oleh Seluruh Pegawai beserta tamu undangan.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera Drs. Agus Wachyu Abikusna yang sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama Sumedang Kelas 1A. Ketua Pengadilan Agama Cirebon Dra. Hj. Siti Salbiah, S.H., M.Si. mengambil sumpah jabatan Panitera dengan Drs. Mahsun dan Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. sebagai saksi, H. Agus Salim, S.H.I. sebagai Pembaca Doa, Moch. Suyana, S.E.I. M.H.I. sebagai Rohaniwan, Asep Rochwardianto, S.H.I. sebagai Pembaca Surat keputusan, Siroyatun Nayyiroh, S.Ag. sebagai Pembawa Acara.

Acara dilanjutkan dengan Kesan dan Pesan yang disampaikan oleh Drs. H. Mohamad Moenawar Subkhi, M.H. yang pindah menjadi Ketua Pengadilan Agama Batang, Drs. H. Abdul Azis yang pindah menjadi Hakim Pengadilan Agama Kendal, dan Azhari Nasution yang pindah menjadi Jurusita Pengadilan Agama Cibinong.

Kemudian Hakim Ahmad Satiri, S.Ag. M.H. dan Ketua PA Cirebon menyampaikan ucapan kesan dan pesan kepada yang akan dilepas serta selamat datang kepada Panitera yang baru dilantik. Beliau berharap semoga dengan kehadiran Panitera yang baru dapat lebih meningkakan kinerja terutama SIPP Pengadilan Agama Cirebon menjadi lebih baik lagi.

(kasubag it/hfs)

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”500″ src=”https://drive.google.com/file/d/1v3rhqn-T8xGGKoEgtROzsrwC4N8CwIp6/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”500″ src=”https://drive.google.com/file/d/1EBluw-Q4FoEHOwrPKqp99Pt3cYh2GyYN/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”500″ src=”https://drive.google.com/file/d/1ud7yXKUePQ3cOtm0o158j7IihDX1kGoA/preview”></iframe>

{/source}

 {source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”500″ src=”https://drive.google.com/file/d/12AaOliih2wlA8WNuqDKROLO2eR4V96We/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”500″ src=”https://drive.google.com/file/d/1bI21Ek7zVmFJk809LLAlss-0wFMm7quc/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”500″ src=”https://drive.google.com/file/d/1Aaj63bpnnpEPivMYBvEJolab0jf3b31c/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”500″ src=”https://drive.google.com/file/d/1o8LDYeKM0KO_RZF1j-3RHgr3bphb7Qzi/preview”></iframe>

{/source}

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA PENGADILAN AGAMA CIREBON

 

Menindaklanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung-RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 2 Tahun 2020, petunjuk dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat serta hasil rapat koordinasi dengan Walikota Cirebon bersama forkopimda Kota Cirebon pada tanggal 23 Maret 2020.

Ketua Pengadilan Agama (PA) Cirebon telah melakukan langkah² pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai berikut:

1.Hakim dan Aparatur Peradilan tidak boleh bepergian ke Luar Negeri baik dalam rangka Kedinasan maupun diluar kedinasan.

2.Hakim dan Aparatur Peradilan tetap melaksanakan tugas namun secara bergiliran sebagian bekerja di rumah atau Work From Home (WFH).

3. Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggalnya (WFH) tidak boleh bepergian ke luar kota tempat tinggal atau tempat melaksanakan tugas atau tidak kembali ke daerah asalnya selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 dan harus senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik.

4. Atasan langsung mewajibkan Hakim dan aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggalnya (WFH) untuk memenuhi target kerja yang dibebankan selama masa melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggalnya.

5. Dalam hal terdapat rapat atau pertemuan penting yang harus dihadiri, Hakim dan Aparatur peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggalnya (WFH) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconference dan Atasan langsung mewajibkan Hakim dan aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggalnya (WFH) untuk memenuhi target kerja yang dibebankan selama masa melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggalnya.

5. Dalam hal terdapat rapat atau pertemuan penting yang harus dihadiri, Hakim dan Aparatur peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggalnya (WFH) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconference dan atau video conference dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik. Melalui aplikasi ZOOM di bawah koordinasi Admin Pengadilan Agama Cirebon. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggal selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilakukan sampai tanggal 5 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

6. Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggalnya, tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak seperti untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, pangan, kesehatan ataupun keselamatan dan harus melaporkan ke atasan langsung.

 

Demikian beberapa kebijakan yg dapat kita semua laksanakan dengan penuh tanggung jawab… dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan berkah serta ridlo Allah SWT…
Semoga bapak ibu tercinta selalu sehat dan terlindung dari Covid-19 atau dari apapun penyakit yg berbahaya…

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta Penanganan Benturan Kepentingan

Selasa, 10 Maret 2020

Pengadilan Agama Cirebon mengadakan rapat Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Penanganan Benturan Kepentingan. Rapat yang diadakan pada pukul 14.00 wib dihadiri oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Cirebon. Agenda pertama rapat pada kesempatan kali ini Sekretaris H. Agus Salim selaku Koordinator Non teknis menyampaikan materi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerinta (SPIP) yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Cirebon. 

SPIP adalah Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai PP No. 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari 5 unsur yaitu : 1. Lingkungan pengendalian; 2. Penilaian risiko.; 3. Kegiatan pengendalian.; 4. Informasi dan komunikasi.; Pemantauan pengendalian intern. SPIP juga memerlukan fondasi yang berbentuk SDM (Sumber Daya Manusia) dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Agenda Rapat kedua yaitu Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan disampaikan oleh Plt. panitera H. Zaenal hasan, S.Sy. “Benturan Kepentingan” (conflict of interest) diartikan sebagai situasi atau kondisi dimana Penyelenggara Negara yang karena jabatan/posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas putusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan citra Pengadilan.

Benturan Kepentingan dalam Lembaga Pengadilan, seringkali terjadi dalam situasi yang berbeda-beda seperti : Situasi yang memberikan akses khusus kepada salah seorang Aparatur Pengadilan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan. Misalnya adanya Proyek Pengadaan Barang/Jasa atau Proyek Pembangunan, yang terkait dengan jabatannya, dimana kewenangan penilaian suatu obyek yang berhubungan dengan kualifikasi rekanan, berada pada diri penilai. Dalam hal seperti ini, pihak Pemangku Keputusan sebaiknya mengundurkan diri dan tidak melibatkan diri dalam mengambil keputusan. Situasi dimana terdapat hubungan kekeluargaan dan pertemanan/persahabatan, yang memiliki kepentingan atas keputusan hakim dan atau tindakan Aparatur Pengadilan dengan jabatannya di Pengadilan tersebut. 

Sumber benturan kepentingan adalah meliputi : Adanya perangkapan jabatan, dimana Aparatur Pengadilan Agama Cirebon memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya di Pengadilan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel. Adanya kelemahan sistem pengawasan di lembaga pengadilan, dan kepentingan pribadi (vested intrest) untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. (RNP)

(kasubag it/hfs)

Agenda 1 : Sosialisasi Sistem Penilaian Intern Pemerintah (SPIP)

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/1_jJklE7PlBLU_A0YgTPiVB71dUJJgRRD/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/1KVMbGvhQAGlZt4FC8Q9YH0DJQpRsaj2i/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/1GsXdf4p05c1V8_Fj5W0lMsq2Ss1G4_oV/preview”></iframe>

{/source}

 

Agenda 2 : Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/19tXgxAcEEWRjRghORZxuIQe4DUJix73g/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/16mjd_9F6x_mvDlJmVSTV5SVxYXBr49Et/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/1j4ptIQAPsZRZCJ46DmATMmW1rJXVW81W/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/1KPnpitFx_4KqB4ZiJNpIot8D3p0wtNHU/preview”></iframe>

{/source}

Monitoring & Evaluasi ZI, Sosialisasi Whistle Blowing Sistem (WBS) serta Pendampingan Zona Integritas dari BPS

Jumat, 6 Maret 2020

Pengadilan Agama Cirebon mengadakan monitoring dan evaluasi, sosialisasi Whistle Blowing Sistem (WBS) serta Pendampingan Zona Integritas dengan turut megundang nara sumber yang berasal dari Badan Pusat Statistik.  Agenda monitoring dan evaluasi yang diadakan pada pukul 09.00 wib dihadiri oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Cireon. Ketua PA Cirebon Dra. Hj. Siti Salbiah, S.H., M.Si. membuka rapat dengan memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh tim zona pembangunan ZI.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan progres dari masing-masing area. Area I menjelaskan bahwa progres yang telah dicapai yaitu 90 %. hanya tinggal 2 eviden lagi yang harus dipersiapkan. Area 2 menjelaskan bahwa progres yang telah dicapai yaitu 70 %. Ada kendala yaitu SOP yang harus dievaluasi sehingga membutuhkan proses yang cukup panjang. Area 3 menjelaskan bahwa progres yang telah dicapai yaitu 50 %. kendala yang dihadapi yaitu masih harus mengmpulkan eviden yang belum tersusun. area 4 menjelaskan bahwa progres yang telah dicapai yaitu 90 %, hanya tinggal SK Satgas SAKIP yang belum dibuatkan. Area 5 menjelaskan bahwa progres yang telah dicapai yaitu 50 %. beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan seperti sosialisasi SPIP dan Whistle Blowing Sistem. Area 6 menjelaskan bahwa progres yang telah dcapai yaitu 90 %. kendala yang dihadapi yaitu survey kepuasan masyarakat tahun 2020 harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Agenda kedua yaitu Sosialisasi WBS serta Pendampingan ZI dengan mengundang Bpk Joni Kasmuri selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cirebon. Acara Sosialsasi WBS serta Pendampingan ZI diadakan pada pukul 13.30 wib bertempat di R. Sidang 1 Gedung Pengadilan Agama Cirebon. Ketua Pengadilan Agama Cirebon, Dra. Hj. Siti Salbiah, S.H., M.Si. mengampaikan terimakasih kepada Kepala BPS untuk bersedia menjadi narasumber Sosialisasi SPIP, WBS dan Pendampingan ZI.

Bpk. Joni Kasmuri menjelaskan bahwa ZI terbagi menjadi 2 bagian, komponen pengungkit dan hasil dengan nilai 60 % untuk komponen pengungkit dan 40% untuk komponen hasil.  Whistleblowing System (WBS) adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran. 

Pada kesempatakn kali ini Joni kasmuri juga menjelaskan tentang komponen hasil dari Zona Integritas yang berbobot 40%. Komponen Hasil merupakan sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yang terdiri dari : a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dan b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Tercapainya komponen hasil ini tergantung pada keberhasilan penerapan komponen pengungkit. Dengan demikian, komponen pengungkit menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WK/WBBM, yaitu: pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

(kasubag it/hfs)

Agenda I : Monitoring dan Evaluasi ZI

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/1KK3K782edk4n3PCEhq8gV7Sfr0pb37ml/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/11v-PWqbOz6rpxwrSbpRBWRjZikKqrkQy/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/1cHlWhuc347zTg2SKZ_Kw4id92BLvWcez/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/1rBt7glh3Z7J7SSwsSDQt_qYKT3YiUlZm/preview”></iframe>

{/source}

 

Agenda II : Sosialisasi WBS dan pendampingan ZI oleh Kepala BPS

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/1AxQDnIg21V5hmBSGOvVcz6I97Vh3FcSd/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/1wKRknNWXBJQBHK_yjmYMLS5eYNxHLxmw/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/1otOYQP8R0tJ7doAXnCThZ1nuHVYDkS5I/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/1Wjk-J6SILR8WLh0jA1IU5sh16_ZVuQHo/preview”></iframe>

{/source}

{source}

<iframe scolling=”no” frameborder=”0″ width=”650″ height=”600″ src=”https://drive.google.com/file/d/1Xf6s1fzcxUhgnZy2fuHG0hTQNinXrkhF/preview”></iframe>

{/source}