Cirebon, 29 November 2022 | www.pa-cirebon.go.id
Sebanyak 29 pasang suami istri di Kota Cirebon hari ini mengikuti sidang isbat nikah massal dipadukan dengan penyerahan dokumen akta nikah dan akta kelahiran anak yang diselenggarakan secara terpadu oleh tiga instansi sekaligus yaitu PA Cirebon, Kemenag Kota Cirebon, dan Disdukcapil Kota Cirebon yang bertempat di Gedung Andalus City Kota Cirebon.

Bentuk kegiatan ini adalah pelayanan terpadu yang mengintegrasikan tiga layanan dari masing-masing lembaga antara lain layanan sidang isbat nikah dilaksanakan oleh PA Cirebon, layanan penyediaan dokumen akta nikah dilakukan oleh Kemenag Kota Cirebon, dan layanan dokumen akta kelahiran anak dan KK disiapkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon.

Hal ini merupakan wujud komitmen negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum terutama terhadap perempuan dan anak melalui pemenuhan dokumen perkawinan dan kependudukan.

Pasangan yang mengikuti isbat nikah tersebut merupakan pasangan yang sebelumnya telah melakukan perkawinan sirri/tidak tercatat, di mana praktik perkawinan ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kota Cirebon yang dampaknya lebih banyak merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Melalui sidang isbat nikah ini, perkawinan mereka difasilitasi dan dibantu agar dapat dicatatkan. Pencatatan perkawinan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas perkawinan yang telah berlangsung sebelumnya, sehingga mereka dapat memperoleh dokumen kependudukan yang secara otomatis diakui oleh hukum, seperti akta nikah, Kartu Keluarga (KK), E-KTP, dan Akta Kelahiran. Terpenuhinya dokumen-dokumen tersebut akan memberi akses kepada mereka untuk memperoleh fasilitas dari negara, seperti bantuan sosial, program pendidikan, program Kesehatan dan lainnya.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs. Agus Mulyadi, M.Si. menyampaikan bahwa penyelenggaraan isbat nikah ini merupakan wujud upaya memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak dalam perkawinan sebagai bentuk komitmen bersama Pemerintah Kota Cirebon dan PA Cirebon.

“Ini merupakan upaya bersama dari Pemerintah Kota Cirebon dan Pengadilan Agama Cirebon demi mewujudkan komitmen kita bersama untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan. Melalui isbat nikah massal ini negara memberikan pengakuan atas legalitas perkawinan peserta isbat nikah massal hari ini. Selain itu, isbat ini juga berpengaruh terhadap status seorang anak dalam akta kelahirannya. Jika sebelum isbat, dalam akta kelahiran anak hanya tertulis nama ibunya saja, setelah isbat nama ayah dan ibunya dapat dimuat dalam akta kelahiran.” Terang pria yang menjabat sebagai Sekda Kota Cirebon sejak Juli 2020 itu.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PA Cirebon, Achmad Cholil, S.Ag., S.H., L.LM. menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pemkot Cirebon yang sukses menggelar acara pelayanan terpadu ini.

“Kesuksesan acara ini tidak terlepas dari peran Pemkot Cirebon sebagai panitia utama yang telah luar biasa dalam mempersiapkan segalanya. Saya sangat berterima kasih kepada Pemkot Cirebon atas sinergi yang telah terbangun dengan PA Cirebon dan berharap ini menjadi tonggak awal untuk kerja sama lain di masa yang akan datang”, imbuh Cholil.

“Semua peserta sidang isbat nikah hari ini sama sekali tidak dibebankan biaya alias gratis, semua biaya ditanggung oleh negara. Ini merupakan komitmen PA Cirebon dalam melayani masyarakat Kota Cirebon terutama menyangkut jaminan dan perlindungan hak perempuan dan anak”, lanjut Cholil.

Acara pelayanan terpadu ini diakhiri dengan penyerahan secara simbolis akta nikah, Kartu Keluarga (KK), E-KTP dan Akta Kelahiran kepada 29 pasangan oleh Sekda Kota Cirebon, Ketua PA Cirebon, dan Kepala Kemenag Kota Cirebon didampingi sejumlah pejabat terkait. [Retno-Dika]

Cirebon, 09 November 2022 | www.pa-cirebon.go.id

Dua Hakim PA Cirebon yang salah satunya adalah Ketua PA Cirebon, Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. dan Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Bandung dan Banten berlokasi di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Dibuka pada 07 November 2022 dan berlangsung hingga 11 November 2022, pelatihan tersebut membahas mengenai beberapa materi untuk menguatkan kompetensi Hakim Tingkat Pertama yaitu mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kewenangan Pengadilan Agama dan Kebijakan Pemerintah tentang Hisab Rukyat, Dasar-Dasar Astronomi, Penentuan Awal Waktu Shalat, Penentuan Awal Bulan Qamariyah, Penentuan Arah Kiblat, Administrasi Perkara Permohonan Penetapan Awal Bulan Qamariyah, dan Teknis Pembuatan Penetapan Perkara Permohonan Awal Bulan Qamariyah.

Kegiatan pembelajaran tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu Tahap I dengan agenda Belajar Metode Online Mandiri yang dilaksanakan mulai dari tanggal 31 Oktober s.d 4 November 2022, dan Tahap II dengan agenda Belajar Metode Tatap Muka Secara Klasikal yang dilaksanakan pada 7 s.d 11 November 2022. Selain diikuti oleh 2 (dua) Hakim Pengadilan Agama Cirebon, pelatihan teknis yudisial di atas juga diikuti oleh 43 Hakim Tingkat Pertama lainnya yang berasal dari Peradilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Bandung dan Banten.

Ketua PA Cirebon, Achmad Cholil, S.Ag., S.H., L.LM. saat dihubungi oleh Tim Redaksi menyampaikan bahwa sebuah penghargaan bagi saya dan Pak Dika yang dipanggil menjadi peserta Diklat Teknis Yudisial Hisab Rukyat, sebab sejak Pengadilan Agama beralih dari Kementerian Agama (Depag-red) ke Mahkamah Agung secara kelembagaan, baru kali ini diklat hisab rukyat dilaksanakan.

“Saya berharap materi diklat ini dapat memperkaya khazanah keilmuan para hakim dalam menangani perkara yang berkenaan dengan hisab dan rukyat”, ungkapnya. [retno-dika]

Cirebon, 07 September 2022 | www.pa-cirebon.go.id

Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak merupakan komitmen dan prioritas pembaharuan hukum Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perlindungan serta pemenuhan   hak perempuan dan anak kemudian menjadi perhatian khusus dari seluruh lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, tidak terkecuali Badan Peradilan Agama. Perhatian khusus tersebut terbukti dengan dikeluarkannya surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian pada 18 Juni 2021 lalu.

Sebagai salah satu Pengadilan yang berada di bawah lingkungan peradilan agama, Pengadilan Agama Cirebon menyadari betul pentingnya jaminan terhadap perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, mengingat masih minimnya pemenuhan terhadap hak-hak tersebut kepada perempuan dan anak pasca perceraian karena adanya ketidaktahuan mengenai hal tersebut.

Dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Cirebon merilis video ramah disabilitas yang dilengkapi dengan bahasa isyarat tentang informasi hak perempuan dan anak pasca perceraian di sejumlah sosial media Pengadilan Agama Cirebon yang dapat diakses oleh masyarakat umum dengan tujuan memberikan edukasi mengenai hak-hak perempuan dan anak yang dapat diperoleh pasca perceraian terjadi dan bagaimana mekanisme atau cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh hak tesebut. Informasi mengenai hak perempuan yang tersemat dalam video tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan akan hak-haknya pasca perceraian. [Retno]