Ikuti Pembekalan Diklat Ekonomi Syariah Internasional, Wakil Ketua PA Cirebon Mantapkan Langkah PA Cirebon Menuju Peradilan Agama Modern dan Inklusif.

Jakarta (30/1/2025) | www.pa-cirebon.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Agama (PA) Cirebon, Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., mengikuti kegiatan Pembekalan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ekonomi Syariah yang akan dilaksanakan di Higher Judicial Institute, Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi. Kegiatan pembekalan tersebut diselenggarakan pada Jumat (30/1/2025) bertempat di Badilag Command Center, Gedung Kesekretariatan Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Adapun pelaksanaan Diklat Ekonomi Syariah di Arab Saudi dijadwalkan akan berlangsung hingga 23 Februari 2026 mendatang. Program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi hakim peradilan agama, khususnya di bidang ekonomi syariah yang kian berkembang dan kompleks.

Pembinaan dan pembekalan disampaikan langsung oleh jajaran pimpinan Ditjen Badilag, yakni Sekretaris Ditjen Badilag, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, serta Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Dalam pembekalannya, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama (Dirbinganis), Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh peserta terpilih. Dari sekitar 200 pendaftar, sebanyak 81 orang dinyatakan lolos pada tahap pertama, dan selanjutnya terseleksi kembali menjadi 32 peserta pada tahap akhir.

Dirbinganis menegaskan bahwa para peserta tidak hanya membawa kapasitas personal, tetapi juga mengemban identitas institusi dan bangsa. “Keberadaan kita adalah representasi dari bangsa kita yang memiliki ciri khas ketimuran. Oleh karena itu, tetaplah menjaga identitas budaya bangsa yang sopan, santun, dan beradab,” pesannya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguasaan substansi hukum ekonomi syariah yang aplikatif dan kontekstual, termasuk pemahaman terhadap praktik peradilan modern. “Praktik baik implementasi Kepailitan dan Niaga Syariah menjadi poin penting yang harus dikuasai oleh para peserta Diklat Ekonomi Syariah Tahun 2026. Maksimalkan maktabah kampus dan sarana luar biasa lainnya untuk menunjang proses belajar,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Badilag, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., mengingatkan agar para peserta meniatkan keikutsertaan dalam pelatihan ini dengan ikhlas untuk belajar dan memanfaatkan kesempatan yang tidak dimiliki oleh semua hakim. Ia juga menekankan pentingnya menyesuaikan sikap dan budaya di luar kelas dengan kebiasaan setempat, menjaga performa serta penampilan, termasuk kebijaksanaan dalam bermedia sosial, mengingat fokus utama kegiatan ini adalah penguatan kapasitas keilmuan.

Pembekalan terakhir disampaikan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Sutarno, S.I.P., M.M., yang menegaskan bahwa pelatihan ini hendaknya dimaknai sebagai bagian dari ibadah. Dengan menjunjung nilai “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, para peserta diharapkan mampu menjaga etika dan sikap, baik di dalam maupun di luar kelas, serta memanfaatkan media sosial secara proporsional sebagai wujud kecerdasan digital.

Kegiatan pembekalan berlangsung dengan tertib dan lancar, serta ditutup dengan sesi foto bersama sebagai penanda resmi pelepasan peserta pelatihan. Diharapkan, setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan di Riyadh, para peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh guna meningkatkan kualitas penanganan perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

Keikutsertaan Wakil Ketua PA Cirebon dalam Diklat Ekonomi Syariah internasional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan di PA Cirebon. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama diklat akan menjadi bekal strategis dalam memperkuat pemahaman hukum ekonomi syariah, meningkatkan profesionalitas aparatur, serta mendukung terwujudnya pelayanan prima yang berkeadilan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan. (elyn)