Meneguhkan Akuntabilitas Kinerja, Tim SAKIP PA Cirebon Ikuti DDTK SAKIP 2025

Cirebon (30/12/2025) | www.pa-cirebon.go.id

Dengan semangat pembaruan dan komitmen menuju tata kelola yang akuntabel, Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama (PA) Cirebon turut ambil bagian dalam Diklat di Tempat Kerja (DDTK) Penyusunan SAKIP Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung secara daring, pada Selasa (30/12/2025).

Kegiatan strategis ini diikuti oleh Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama se-wilayah Jawa Barat, menjadi ruang belajar bersama untuk menyatukan persepsi, memperkuat kompetensi, serta menajamkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Nuansa kolaboratif dan antusiasme peserta tampak mengalir sepanjang kegiatan, mencerminkan keseriusan seluruh satuan kerja dalam mewujudkan SAKIP yang berkualitas dan berorientasi hasil.

Acara diawali dengan sambutan hangat dari Ketua PTA Bandung, Dr. Abd. Hakim, M.H., yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya DDTK ini. Ia juga memberikan apresiasi kepada para pimpinan dan tim SAKIP dari seluruh satuan kerja di wilayah Jawa Barat yang telah berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui keikutsertaan aktif dalam kegiatan tersebut.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi komprehensif seputar penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2025, yang disampaikan oleh para narasumber dari PTA Bandung. Materi disajikan secara sistematis dan aplikatif, memberikan pemahaman mendalam sekaligus panduan praktis bagi tim dalam menyusun dokumen SAKIP yang selaras dengan arah kebijakan dan indikator kinerja yang terukur.

Sebagai penutup, sesi diskusi dan dialog interaktif menjadi ruang refleksi dan tukar gagasan antara peserta dan pemateri. Beragam pertanyaan, dan tanggapan memperkaya wawasan peserta, sekaligus memperkuat sinergi antar satuan kerja. Melalui keikutsertaan dalam DDTK ini, PA Cirebon meneguhkan komitmennya untuk terus berbenah, menghadirkan kinerja yang transparan, terukur, dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan peradilan yang berintegritas. (elyn)