Mengikat Komitmen, Meneguhkan Kolaborasi: Pemda Kota Cirebon Bersama PA Cirebon dan Dukcapil Bahas Hak Perempuan dan Anak

Cirebon (2/9/2025) | www.pa-cirebon.go.id

Lantai 6 Gedung Setda Balai Kota Cirebon menjadi ruang bersejarah bagi lahirnya dialog penuh makna. Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah menggelar rapat teknis guna membahas Reviu Addendum Rencana Kerja antara Pengadilan Agama (PA) Cirebon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Cirebon. Fokus pertemuan ini adalah satu ikhtiar luhur: memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan serta anak pasca perceraian.

Hadir mewakili Ketua PA Cirebon, Wakil Ketua PA Cirebon, Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., turut didampingi jajaran yang menjadi garda penggerak lembaga peradilan, yakni Hakim, Resa Wilianti, S.H., M.H., Panitera, Muhammad Ramdani, S.H., serta Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Muhammad Reza Ramadhan, S.A.P.

Dari Dukcapil Kota Cirebon hadir jajaran utama, yaitu Kepala Dinas Drs. Rahmat Saleh, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dra. Siti Djulaeha, M.Pd., serta Kabid Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Muhammad Izzudin, S.Kom.

Tak hanya itu, kehadiran Pemerintah Daerah Kota Cirebon kian melengkapi forum dengan hadirnya Drs. Sutikno, AP., M.Si. selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon, serta Sari Lestaria Rustana, S.STP., Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Dr. Muhammad Ihsan, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk mewujudkan keadilan yang berwawasan kemanusiaan. Ia menyampaikan bahwa perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian bukan semata tugas yuridis, melainkan juga amanah moral yang menuntut sinergi bersama.

Hakim PA Cirebon, Resa Wilianti, S.H., M.H., disela-sela diskusi menegaskan, “Perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian tidak mungkin terwujud hanya melalui kerja satu lembaga. Diperlukan kolaborasi erat antara Pengadilan Agama Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar setiap keputusan peradilan benar-benar berlanjut pada pemenuhan hak-hak keperdataan mereka. Inilah wujud nyata keadilan yang hidup dalam sinergi, bukan hanya dalam teks hukum.”

Sementara itu, Ketua PA Cirebon, Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M., dalam kesempatan terpisah menegaskan, “Setiap proses hukum di Pengadilan Agama Cirebon tidak hanya berorientasi pada putusan, tetapi juga pada perlindungan martabat perempuan. Hak-hak mereka pasca perceraian harus dijaga dengan sungguh-sungguh, sebab di sanalah terletak masa depan anak-anak dan keberlangsungan peradaban. Upaya ini bukan sekadar tugas yuridis, melainkan amanah kemanusiaan yang menyatukan keadilan dengan kasih sayang serta hukum dengan nurani.”

Rapat teknis ini berlangsung dalam balutan kehangatan dan keseriusan, di mana setiap ide yang dituturkan hadir bak cahaya yang menerangi jalan kebijakan. Harapan besar mengemuka agar hasil reviu addendum ini menjadi pijakan kokoh untuk melahirkan kebijakan yang responsif, adaptif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (elyn)