Prestasi Membanggakan, PA Cirebon Raih Penghargaan KPAI Pusat

Cirebon | www.pa-cirebon.go.id

Sebuah capaian membanggakan kembali diraih oleh Pengadilan Agama (PA) Cirebon atas dedikasi dan kontribusi aktifnya sebagai mitra strategis dalam mendukung perlindungan hak perempuan dan anak di Kota Cirebon.

PA Cirebon menerima penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat yang diserahkan langsung oleh Komisioner KPAI Pusat, Dr. Diyah Puspitarini, M.Pd. Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan nasional atas berbagai terobosan dan inovasi yang telah dihadirkan, khususnya melalui program unggulan Help Center PA Cirebon.

Help Center hadir sebagai wajah baru layanan peradilan yang ramah, inklusif, dan humanis, sekaligus memberikan perlindungan nyata terhadap perempuan dan anak. Keberhasilan inovasi ini tidak hanya diakui di tingkat lokal, namun juga mendapat sorotan di tingkat nasional.

Terbukti, pada 30 April 2024, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan buku “Panduan Praktis Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah”. Dalam buku tersebut, pada halaman 12, PA Cirebon diapresiasi sebagai model percontohan (best practice) yang dapat diadaptasi oleh berbagai daerah dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Apresiasi ini tentu tidak berlebihan. Pasalnya, perkawinan anak membawa dampak serius bagi tumbuh kembang generasi muda, baik dari sisi kesehatan, psikologis, pendidikan, sosial, hingga ekonomi. Melalui Help Center, PA Cirebon berupaya menutup celah tersebut dengan memberikan edukasi, pendampingan, hingga solusi perlindungan yang nyata.

Tak hanya itu, PA Cirebon juga menginisiasi adanya penambahan atau addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Cirebon terkait perlindungan perempuan dan anak. Melalui PKS ini, pihak yang tidak memenuhi kewajiban putusan pengadilan akan dikenai sanksi administratif berupa penangguhan dokumen kependudukan, sebuah langkah strategis yang mempertegas perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Lebih jauh lagi, inovasi Help Center juga ditetapkan sebagai salah satu titik lokus penilaian dalam program Kota Sehat 2025 untuk tatanan perlindungan sosial. Hal ini memperkuat posisi PA Cirebon sebagai institusi peradilan yang berkomitmen tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Dari berbagai pencapaian tersebut, jelaslah bahwa penghargaan dari KPAI Pusat bukanlah sekadar simbol, melainkan wujud nyata pengakuan nasional atas peran penting PA Cirebon dalam menjaga hak-hak perempuan dan anak. Sebuah bukti bahwa peradilan dapat menjadi garda depan dalam melindungi generasi penerus bangsa. (elyn)