Sinergi Kolaboratif, PA Cirebon Teken MOU dengan Bawaslu Kota Cirebon

Cirebon (06/09/2024) | www.pa-cirebon.go.id

Dalam upaya memperkuat sinergi antar lembaga, PA Cirebon dan Bawaslu Kota Cirebon secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Understanding (MOU)  di Kantor Bawaslu Kota Cirebon pada hari ini, Jum’at (06/09/2024).

Penandatanganan ini dihadiri oleh Ketua PA Cirebon, Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. dan Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah, S.Pd.I., M.Pd. beserta jajaran pejabat kedua instansi.

Kerjasama ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum dan administratif yang sering terjadi terkait status pemilih yang berusia di bawah 17 tahun namun sudah menikah. Dalam sistem hukum Indonesia, mereka yang sudah menikah berhak untuk mendapatkan status sebagai pemilih, meskipun belum mencapai usia minimal pemilih yang ditetapkan, yaitu 17 tahun.

Achmad Cholil menyampaikan bahwa MOU ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa hak pilih individu yang sudah menikah diakui dan terlindungi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami di Pengadilan Agama sering kali menangani kasus perkawinan anak di bawah umur atau perkara dispensasi kawin. Dengan adanya kerjasama ini, kita bisa memastikan bahwa mereka tidak kehilangan hak-hak politiknya sebagai warga negara,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cirebon menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, validitas data pemilih sangat penting. “Dengan adanya kerjasama ini, kami berharap dapat mewujudkan daftar pemilih dengan lebih akurat, mutakhir, dan komprehensif terutama bagi mereka yang berusia di bawah 17 tahun namun telah menikah. Ini penting untuk menjamin hak suara mereka dalam pemilu dan menghindari potensi masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Dalam MOU ini, kedua lembaga sepakat untuk saling bertukar informasi terkait daftar pemilih dan penetapan dispensasi kawin serta melakukan pengawasan bersama untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan aturan hukum.

PA Cirebon akan memberikan data valid mengenai status perkawinan pemilih muda, sementara Bawaslu akan memastikan data tersebut di akomodir dalam daftar pemilih tetap.

Penandatanganan MOU ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam menjaga keadilan dan keteraturan dalam pelaksanaan pemilu, sekaligus memastikan hak-hak politik semua warga negara, termasuk mereka yang menikah di bawah umur yang telah memperoleh penetapan hukum yang sah tetap terpenuhi.

Acara ini ditutup dengan sesi foto bersama dan komitmen kedua belah pihak untuk terus menjalin kerjasama demi kepentingan khalayak luas. (elyn)